kareba publik PALU — Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah bersama Kementerian ATR/BPN dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar rapat koordinasi strategis di Aula Gubernur Sulteng, Rabu (29/7/2026). Pertemuan penting ini difokuskan untuk mengupas tuntas berbagai isu nasional, dengan prioritas utama pada solusi penyelesaian konflik agraria.
Bupati Morowali Utara, dr. Delis, yang hadir dan mengikuti langsung jalannya rapat tersebut, menyatakan kesanggupan penuhnya untuk mengimplementasikan sembilan poin kesepakatan yang telah dirumuskan.
”Pertemuan ini mendorong upaya terobosan yang positif sehingga mencapai sembilan kesepakatan bersama yang sanggup kita laksanakan,” ujar dr. Delis kepada awak media.
Ia menegaskan bahwa seluruh poin kesepakatan tersebut dirancang dengan menempatkan kepentingan masyarakat sebagai prioritas utama. Langkah progresif ini dinilai sangat krusial guna menjaga stabilitas daerah sekaligus memacu akselerasi kemajuan ekonomi lokal.
Lebih lanjut, implementasi hasil kesepakatan ini diyakini tidak hanya menyelesaikan persoalan agraria, tetapi juga membawa dampak domino yang signifikan terhadap efisiensi birokrasi dan keuangan daerah. Hal ini mencakup efektivitas penertiban aset hingga optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Morowali Utara.(Aco,)
Tidak ada komentar