Ketum A-APPI Ade Julhaidir Desak Kapolda Sulteng Panggil Kapolres Tolitoli, Sikat Habis Mafia Solar Berkedok Barcode Nelayan dan Mobil Rakitan

kareba publik PALU — Polemik penyimpangan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis solar di Kabupaten Tolitoli, Sulawesi Tengah, mendesak untuk segera diusut tuntas. Ketua Umum Asosiasi Pewarta Pers Indonesia (A-APPI), Ade Julhaidir, CFLE, secara tegas mendesak Kapolda Sulawesi Tengah untuk segera turun tangan dan memanggil Kapolres Tolitoli menyusul kuatnya dugaan pembiaran oleh aparat penegak hukum (APH) terhadap praktik mafia solar bersubsidi.

​A-APPI menyoroti adanya sindikat terstruktur yang menguasai distribusi BBM bersubsidi di sejumlah SPBU di Tolitoli. Berdasarkan pemantauan di lapangan, para pelaku melancarkan aksinya menggunakan modus operandi yang licik, yakni berdalih menggunakan barcode milik nelayan serta mengoperasikan mobil rakitan jenis pickup Panther yang keluar-masuk SPBU secara berulang-ulang untuk mengeruk solar subsidi.

​Akibat praktik curang tersebut, jatah BBM bersubsidi yang seharusnya dinikmati masyarakat kecil dan nelayan justru dikuasai para mafia. Solar dibeli di SPBU dengan harga normal, kemudian dikemas ke dalam jerigen berkapasitas 35 liter dengan harga tebus sekitar Rp200.000 lebih per jerigen. Barang tersebut selanjutnya dijual kembali kepada para pemain tambang ilegal dengan harga melonjak hingga mencapai Rp500.000 per jerigen.

​Secara tegas, Ketua Umum A-APPI Ade Julhaidir mengecam keras sikap APH di tingkat lokal yang terkesan main kucing-kucingan, tutup mata, dan lari dari tanggung jawab pengawasan di tengah penderitaan masyarakat.

​«“Secara tegas saya meminta Kapolda Sulteng untuk turun tangan dan segera memanggil Kapolres Tolitoli. Ada apa di balik ini? Bagaimana bisa mobil rakitan Panther bolak-balik mengisi solar bersubsidi berulang-ulang di SPBU dengan dalih barcode nelayan, tetapi dibiarkan begitu saja? Ini jelas ada dugaan pembiaran oleh APH setempat,” ujar ketua umum A-APPI Ade Julhaidir. »

​Ia juga menambahkan bahwa aparat penegak hukum tidak boleh berkompromi dengan sindikat yang merugikan keuangan negara dan menyengsarakan rakyat. Siapa pun yang terbukti membekingi atau bermain dalam lingkaran hitam mafia solar ini harus ditindak tanpa pandang bulu.

​«“Jangan ada pihak yang coba-coba bermain-main atau merasa kebal hukum. Subsidi negara adalah hak rakyat. Kalau terbukti ada oknum aparat atau pihak SPBU yang terlibat dalam pembiaran mafia solar berkedok barcode nelayan ini, sikat habis dan proses sesuai hukum yang berlaku,” ujar ketua umum A-APPI Ade Julhaidir. »

​Melalui pernyataan tegas ini, A-APPI memastikan akan terus mengawal kasus tersebut dan mendesak Bidang Propam serta Ditreskrimsus Polda Sulteng untuk segera turun melakukan audit serta investigasi terbuka di Kabupaten Tolitoli.

(Ketua umum A-APPI  Ade Julhaidir, CFLE)